• (0231) 484354

  • |
  • Email:

    isif@isif.ac.id

  • |
  • Sign in
  • Wahyuningrum: Jangan Kaget dengan Kriminalitas

    2015-10-20 09:49:20

    Kriminalitas termasuk tindak kejahatan, tetapi tidak semua kriminalitas termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Pada saat terjadi kejahatan, orang cenderung menganggapnya pelanggaran HAM.

    ISIF.ac.id, Cirebon - Wahyuningrum, yang akrab dengan sapaan Yuyun, meminta peserta jangan kaget dengan kriminalitas, tetapi harus berusaha mengidentifikasi kriminalitas. Yuyun menjelaskan tentang identifikasi pelanggaran HAM, selain mengajukan pertanyaan 5 W + 1 H, juga harus mengetahui unsur-unsur utama pelanggaran HAM. Pelaku, aksi, korban, dan bentuk pelanggaran adalah unsur yang diperlukan dalam identifikasi pelanggaran HAM. Demikian pernyataan Yuyun dalam pengantar sesi pertama pelatihan sesi pertama, Jum'at (2/10/2015).

    “Kasus Tol Cipali adalah pelanggaran HAM bagi korban kecelakaan jika diakaitkan dengan hak untuk bekerja,” papar Yuyun, fasilitator pelatihan HAM yang diselenggararkan oleh Rektorat ISIF pada Hari Jum’at-Sabtu, 2-3 Oktober 2015.

    Yuyun berupaya menerangkan cara mengidentifikasi pelanggaran HAM dengan menyodorkan kasus aktual. Sebagai contoh, pemerintah berdalih ingin membangun kemaslahatan umat dengan menyediakan udara segar bagi masyarakat, maka ditetapkanlah hutan adat sebagai Taman Nasional Cikeusik.

    Di sisi lain kebijakan ini dinilainya melanggra HAM, sebab Masyarakat Adat Cikeusik harus terkena imbas kebijakan ini, meninggalkan hutan tersebut. Padahal di sana tempat hidup dan mati mereka. “Semua warga berhak untuk hidup sejahtera dan tanah adat juga dilindungi,” kata Yuyun yang membuat peserta semakin antusias mengikuti pelatihan ini.

    “Dapat disimpulkan dari kasus tadi, maksudnya baik ingin mnesejahterkan rakyat namun caranya melanggar HAM,” tegas Yuyun, Penasihat Senior HAM dan ASEAN – Human Right Working Group (HRWG) Jakarta.

    Bantuan dan Pengaduan Hukum

    Masyarakat Indonesia terbiasa atau terlalu lama dalam kekerasan dan diam menyaksikan pelanggaran HAM. Namun mereka tidak mengetahui cara menyelesaikan kekerasan tersebut. “Kemana melapor dan pelanggaran apa yang dilakukan juga tidak tahu,” ujar Yuyun.

    Terakit pencarian keadilan, masyarakat, kata Yuyun, tidak harus mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Yuyun menambahkan bahwa kita cukup menggunakan alat yang ada. Sebagai contoh, kata Yuyun, ada seorang ibu yang diusir dari restoran hanya karena menegur seorang bapak yang merokok di samping dirinya yang sedang menyusui bayi. Ibu tersebut membuat petisi. Dukungan bermunculan dari berbagi pihak. Dan media pun ikut meliput kejadian ini.

    Ibu tersebut menuntut haknya melalui petisi untuk dihargai sebagaimana pengunjung lain dihargai oleh pelayan dan pemilik restoran. Setelah pihak Manajemen Restoran menyadari kesalahannya, jelas Yuyun, pihak Manajemen Restoran pun meminta maaf kepada Ibu tersebut dan memasang tulisan “Dilarang Merokok” di area restoran tersebut.

    Yuyun menegaskan bahwa pelapor harus mengetahui hak apa yang dilanggar dan kemana harus melapor, baik ke LBH maupun non LBH. Salah satu cara yang dinilainya efektif adalah menulis di Blog atau Google. “Banyak cara yang bisa digunakan,” ujarnya.

    Sekilas tentang beridirnya LBH, Yuyun memaparkan dasar pemikiran berdirinya LBH. Yuyun menyebutkan bahwa orang harus berani menggugat pemimpinnya karena tidak semua pemimpin benar. Dasar pemikiran inilah yang menurut Yuyun, mampu menginspirasi terbentuknya LBH sebab perannnya terkait akuntabilitas publik.

    Menurutnya LBH itu independen. Pada zaman pemerintahan Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membangun Ibu Kota Republik, dibentuklah LBH. “Karena Ali Sadikin penguasa, dibuatlah LBH untuk mengontorol kepemimpinanya,” pungkas Yuyun. [Cahana]

  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 19 kali

  • Pendaftaran