• (0231) 484354

  • |
  • Email:

    isif@isif.ac.id

  • |
  • Sign in
  • PESANTREN DAN GERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA

    2016-11-07 16:08:14

    Oleh Nurul Huda SA*
       
    Pondok Pesantren adalah lembaga penddikan dan sistem pendidikan terbaik,
    bukan menurut buku-buku pedagogik tetapi menurut pedagogik yang hidup.
    Anak-anaknya  selalu merasa sebagai anak rakyat,
    terus insyaf akan kemanusiaan,
    karena senantiasa hidup dalam dunia kemanusiaan
    (Ki Hdjar Dewantara, 1928: 370)

    Pesantren merupakan  sistem  sekaligus lembaga pendidikan yang paling genuine, autentik, unik, dan fenomenal  dalam  sejarah pendidikan di nusantara. Pesantren bukan hanya dapat bertahan hingga hari ini, lebih dari itu pesantren mengalami perubahan dan perkembangan yang luar biasa hebat.
    Sekadar ilustrasi, menurut van den Berg (1886) pada abad ke-19 berdasarkan statistik resmi pemerintah kolonial Belanda, di Jawa dan Madura terdapat 15.000 pesantren dengan jumlah santri 230.000.  Data statistik Kementerian Agama RI pada tahun 2008/2009 mencatat ada 24.206 pesantren di Indonesia dengan jumlah santri sebanyak 3.647.719, dengan perincian 1.953.992 santri putra dan 1.693.727 santri putri. 
    Kewantekan pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia membuktikan bahwa  lembaga ini mampu beradaptasi dan mengakomodasi tuntutan-tuntutan perubahan. Kategori pesantren kini jauh lebih berkembang lagi jika dilihat dari segi  keragaman kultural dan sistem pendidikannya. Pesantren yang pada mulanya hanya mengenal kategori pesantren salafiyah (tradisonal), kini telah banyak pesantren kategori khalafiyah atau ashriyah (modern), kategori campuran salafiyah-khalafiyah, hingga kategori salafi-haraki.  Fakta ini menegaskan kembali bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan asli Indonesia yang mengakar kuat dalam masyarakat.   
    Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1928, di majalah Wasita Jilid 1 No. 2 Bulan November juga mengakui bahwa pondok pesantren merupakan sistim nasional, dan karena alasan itu pula Perguruan Taman Siswa mengadopsi sistem pendidikan pondok pesantren.  Selain karena keunikan sistem pendidikannya yang menyatukan tempat tinggal dan kehidupan guru-murid sehingga proses pengajaran dan pendidikan terbangun secara baik.    Tentu kita harus memahami konteks zamannya, bahwa pada tahun-tahun tersebut gerakan perlawanan terhadap kolonial memasuki era baru setelah momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah pemuda 1928 dengan kumandang Indonesia Raya pada 1928 itu merupakan pemerdekaan Indonesia secara simbolik dan mental. Istilah Hindia Belanda di dekonstruksi dan direkonstruksi menjadi Indonesia.  Ki Hadjar yang telah bertahun-tahun aktif dalam gerakan politik kebangsaan sedang berbalik arah melalui jalur pendidikan pembebasan.
    Sejarah mencatat bahwa kaum santri yang di gembleng di pesantren tidak pernah alpa melawan penjajah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang belajar di pesantren pun menurut temuan Nancy K Florida (1996) bukan hanya dari masyarakat kebanyakan, tetapi juga dari kaum bangsawan, dan intelektual keraton, termasuk para penulis babad abad XVII-XIX di Kraton Surakarta.  Pangeran Diponegoro adalah salah satu bangsawan yang belajar di pondok pesantren serta mendapatkan derajat mujahidin dalam melawan Belanda, yang di kenal dengan sebutan Perang Diponegoro.   Kaum santri telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk melawan penjajah demi kemerdekaan dengan beragam cara; politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, termasuk perang fisik. Ki Hadjar Dewantara dengan menyaksikan sendiri wajah revolusioner kaum santri dari pesantren dalam memerangi kaum penjajah itulah yang menjadi alasan paling mendasar, mengapa sistem pesantren diterapkan di Taman Siswa. 
    Tulisan ini akan menguraikan tiga hal pokok; Pertama,  tentang gerakan perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan komunitas pesantren. Kedua,  tentang sikap nasionalisme kebangsaan komunitas pesantren pada masa-masa kritis Indonesia  setelah kemerdekaan. Ketiga,  tentang geneologi dan konsep nasionalisme kebangsaan yang menjadi doktrin komunitas pesantren.  
            
    Gerakan Perlawanan dari Pesantren

    Catatan tebal yang tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa para ulama desa dan guru-guru agama (komunitas pesantren) selalu memberikan perlawanan terhadap penjajah sejak mula Belanda hadir. Strategi melawan penjajah baru mengalami perubahan setelah berakhirnya  tiga peristiwa penting pada paruh kedua abad XIX, yaitu Perang Paderi (1821-1837) yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro) dan Perang Aceh (1873-1904). Ketiga perang besar tersebut berakhir dengan kekalahan. Wilayah-wilayah Mingkabau, Jawa, Aceh dikuasai Belanda. Akibat Perang yang panjang ini Belanda memberlakukan kebijakan politik dan kontrol yang sangat kejam supaya mendapatkan kekayaan setelah menghabiskan banyak biaya dalam perang. Kebijakan yang paling terkenal kejam, memiskinkan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia adalah tanam paksa.  
    Kebijakan yang keras dari Belanda ini menyebabkan rakyat (khususnya umat Islam) terpinggirkan ke pedalaman desa. Pada situasi ini, karena rakyat tidak mungkin   mengakses pendidikan Belanda, maka pesantren menjadi satu-satunya tempat bagi pendidikan rakyat. Dampak lain dari situasi ini adalah berubahnya strategi perlawanan kepada penjajah, dari pola perang secara militer ke perlawanan damai dan terorganisir melalui  pendidikan dan kebudayaan.  Maka berdirilah banyak pesantren yang dipimpin oleh para mantan pasukan perang, dan lahir pula berbagai organisasi yang bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang luas. Pesantren dan organisasi-organisasi itulah yang dipergunakan sebagai sarana meneguhkan perlawanan kepada penjajah dan menghindari-menolak kebudayaan barat. Tokoh-tokoh pesantren mendirikan berbagai institusi yang menunjukkan kecintaannya kepada bangsa dan negara seperti Nahdlatul Wathon (Kebangkitan Tanah Air), Syubbanul Wathon (Pemuda Tanah Air). Selan itu tokoh-rokoh pesantren  terlibat dalam berbagai gerakan seperti di Sarekat Islam yang dipimpin HOS Cokroaminoto dan Studi Klub Indonesia yang dipimpin tokoh nasionalis Dr. Sutomo. (Latif 77).
    Para tokoh  pesantren sangat menyadari pentingnya persatuan umat Islam, sehingga ketika pertentangan antara pengikut madzhab yang mayoritas berafiliasi ke pesantren dengan kelompok modernis (seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam) meruncing, maka KH. Hasyim Asy’ari mengajak untuk mengakhir konflik atas hal-hal  furu di dalam Islam supaya bisa bersama-sama melawan penjajah Belanda. Hasilnya, lahirlah badan federasi bagi organisasi Islam yang diikuti 13 organisasi Islam tradisional dan modernis, bernama MIAI (Majlis Al-Islam A’la Indonesia) pada tahun 1937.  Selain sebagai tali pemersatu antar umat Islam, MIAI juga menjadi sarana melawan penjajah secara non kooperatif. Untuk mendekatkan pada cita-cita kemerdekaan, MIAI bergabung dengan badan federasi kelompok nasionalis GAPI (Gabungan Politik Indonesia).
    Namun harus di catat pula bahwa tidak semua gerakan melawan penjajah yang dilakukan komunitas pesantren (dan juga kelompok Islam yang lain) dilakukan secara non kooperatif. Pada masa Jepang melalui Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) komunitas pesantren kepada Jepang  sangat kooperatif. Pada masa itu jabatan-jabatan strategis diserahkan kepada tokoh muslim seperti KH. Hasyim Asy’ari.
     
    Pesantren Menjaga Keutuhan Republik Indonesia
       
    Pengorbanan terpenting komunitas pesantren terjadi pada hari-hari pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu ketika perdebatan bentuk negara Indonesia, antara kelompok  pendukung negara Islam dengan negara sekuler (netral terhadap agama).Kelompk nasionalis seperti Soekarno, Hatta,  Supomo, Ki Hadjar Dewantara lebih mementingkan kebersamaan, kolektivitas, kekeluargaan, gotong royong,  ketimbang individualisme, Intelektualisme,  materialisme, demokrasi parlementer model Barat. Kaum nasionalis juga meyakini pengalaman dan kebijaksanaan  ke-Indonesia-an dapat  digunakan sebagai jalan bagi masa depan yang lebih baik. Sementara bagi pendukung negara Islam  menganalogikan negara Islam Indonesia merupakan inkarnasi Majapahit, kerajaan Hindu-Budha.  Sebagaimana tercatat dalam dokumen sejarah, ketika konflik dua kekuatan memuncak  Moh. Hatta melakukan loby ke Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo,  Teuku M. Hasan dan KH. A. Wahid Hasyim. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka mereka setuju penghapusan rujukan agama Islam dalam Mukadimah Undang Undang Dasar. Dengan persetujuan ini, maka Indonesia menjadi negara monoteis, yang berkonsekwensi tidak menyebutkan ketentuan syarat presiden harus beragama tertentu.
    Komunitas pesantren juga terlibat aktif dalam perumusan Pancasila bersama tokoh nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Yamin, yang diwakili beberapa tokoh kuncinya seperti Kahar Mudzakir, KH. A. Wahid Hasyim, dan KH. Masykur. Keberhasilan merumuskan pancasila sebagai dasar negara ini menunjukkan secara tepat bahwa para pemimpin Islam masa itu lebih mementingkan pendekatan substansialis ketimbang pendekatan skriptualis, literalis.  Lebih mementingkan nilai-nilai keislaman, bukan bentuk luarnya (formal).
    Momentum penting lainnya dari  komunitas pesantren dalam melawan penjajah terjadi  dua bulan setelah kemerdekaan 17 Agustus 945, yaitu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari. Resolusi jihad ini sesungguhnya salah satu wujud kolaborasi-kerja sama antara kelompok ulama dengan kelompok nasionalis sekuler dalam melawan penjajah.  Dalam resolusi jihad tersebut KH. Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Republik Indonesia sebagai satu-satunya  pemerintahan yang sah harus di jaga dan di tolong. Umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutunya. Kewajiban ini merupakan perang suci (jihad fi sabilillah) dan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal   radius 94 kilometer, sedangkan yang tinggal di luar radius tersebut berkewajiban membantu secara material terhadap mereka yang berjuang.  Fatwa inilah yang menggemuruhkan pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia modern di  Surabaya pada 10 November  1945. Inilah pertempuran yang melibatkan hampir semua komponen bangsa secara bersama-sama, mulai dari  politisi, petani, pemuda, pasukan hizbullah, dan sabilillah.  
    Sikap cinta tanah air dan kebangsaan Indonesia ditunjukkan oleh komunitas pesantren yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama adalah keyakinannya yang mendasar. Saat Muktamar  ke-11 di Banjarmasin tahun 1935, NU memberikan status hukum negara Indonesia yang masih dijajah Belanda sebagai darus sulkh (negara damai) yang wajib  diperjuangkan kemerdekaannya. Atas keterlibatan panjang dalam merebut kemerdekaan baik melalui jalur perang, jalur pendidikan, jalur diplomasi, hingga jalur legitimasi hukum secara agama (fiqh), maka NU selalu setia dan mengawal kedaulatan Bangsa Indonesia. Pesantren secara tegas    menolak gagasan dan kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo  pada zaman Orde Lama. Pesantren memberikan keputusan fiqh kepada Kartosuwiryo sebagai pelaku bughat (pemberontakan kepada negara yang sah) akibat pemikiran dan gerakannya itu. Ketika negara dalam krisis dan ancaman pemberontakan pesantren  pada tahun 1954, memutuskan bahwa kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia (Ir. Soekarno) sebagai waliy al-amri al-dlarûri bi al-syawkah (penguasa pemerintahan secara dlarurat sebab kekuasaannya, atau pemegang pemerintahan sementara (de facto) dengan kekuasaan penuh).    Keputusan ini dilakukan secara sadar untuk membentengi rongrongan pemberontak yang bermaksud menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.
    Ketika Orde Baru mendesakkan diri atas asas tunggal Pancasila. Lagi-lagi pesantren (NU) menjadi organisasi Islam pertama yang menerima dengan mudah. Ketika ormas-ormas Islam lainnya masih memberikan perlawanan secara sengit,  NU dalam Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 secara tegas mendeklarasikan konsep final hubungan Pancasila dengan Islam. Deklarasi itu intinya menyatakan bahwa;  Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at  agamanya. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua fihak.
    Inilah beberapa momentum penting bagaimana komunitas pesantren selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung kepemimpinan  negara yang sah dari rongrongan  dan ancaman–ancamannya. Komunitas pesantren telah menggunakan otoritas politiknya yang berbasis argumen agama untuk terus menopang dan keberlangsungan bangsa Indonesia.

    Genealogi Politik Kebangsaan Komunitas Pesantren

    Konsistensi komunitas pesantren dalam memperjuangkan-menjaga kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dapat ditelusuri dan dipahami dari doktrin politik sunni yang dikembangkan Al-Ghazali dan al-Mawardi. Bahkan dalam doktrin politik sunni sebagaimana disebut Ibnu Taimiyah dalam al-Siyayah al-Syar’iyyah bahwa huru hara politik (fitnah) dalam satu jam lebih buruk dari tirani satu abad.  Inilah argumen mendasar mengapa komunitas pesantren sangat akomodatif, yang oleh para pengkritiknya disebut oportunis. Sikap kebangsaan yang relatif seragam di antara sesama komunitas pesantren ini disebabkan oleh kuatnya jalinan guru-murid dalam sistem pendidikan pesantren. Bisa dikatakan, mungkin hanya orang yang pernah mengaji kepada kiai/di pesantren, bagaimana ikatan lahir batin kiai-santri itu tersimpul secara kuat bahkan hingga menurun ke anak cucu.
    Konsep-konsep kunci dan sederhana yang diwariskan secara turun temurun dalam komunitas pesantren yang dirujukkan pada doktrin politik sunni dan dijadikan panduan komunitas, diantaranya adalah; Pertama,   Sikap Tawasuth dan I’tidal, suatu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah  kehidupan bersama. Tidak ada konsep, pendekatan, dan jalan tatharrufiyah (ekstrimitas). Kedua, Sikap Tasamuh,  sikap toleran dan menghargai terhadap perbedaan pandang, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu’ atau menjadi masalah khilafiyyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Ketiga, Sikap Tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmah, khidmah kepada Allah  SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, dan menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Keempat, Amar Ma’ruf  Nahi Munkar, sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. 
    NU (sebagai organisasi independen dan tidak terikat dengan organisasi apalagi partai politik manapun-yang dikenal dengan khitah 1926) yang menjadi afiliasi mayoritas komunitas pesantren juga telah menetapkan prinsip-prinsip dasar etika politik bagi warganya sebagai berikut: Pertama, Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akherat.
    Ketiga, Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya  yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indoensia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijkasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan.
    Kelima, Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Keenam, Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsesus nasional, dan dilakukan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaa’ah.
    Ketujuh, Berpolitik bagi NU, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Kedelapan, Perbedaan pandangan di antara aspiran-aspiran politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’, dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.
    Kesembilan, Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.
    Dengan memahami doktrin politik di atas maka tergambarlah mengapa komunitas pesantren sedemikian nasionalis dan gigih dalam membela kebangsaan Indonesia. Doktrin agama ternyata telah mampu membangun spirit nasionalisme yang kuat. Komunitas pesantren sampai saat ini telah terbukti sebagai garda depan menjaga kebangsaan Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua contoh komunitas pesantren yang akurat dalam membuktikan komitmen kebangsaannya kepada Indonesia. Sebagaimana disebutkan KH.A. Wahid Hasyim; Berawal dari agama lalu timbul nasionalisme, dan nasionalisme adalah bagian dari agama.
       
    Penutup

    Dari uraian di bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai institusi yang lahir dari basis dan doktrin Islam, komunitas pesantren secara cermat dan berani telah berhasil dalam berdialektika dengan fakta kehidupan. Pada zaman penjajahan komunitas pesantren melakukan perlawanan terhadap Belanda, bukan hanya karena fakta sosial yang menegaskan bahwa penjajah telah mengeksploitasi dan memperlakukan rakyat secara tidak manusia, tetapi lebih dari itu doktrin agama adalah landasan paling dasar sehingga perlawanan itu terjadi secara terus menerus.
    Komunitas pesantren juga mampu memberikan jalan keluar secara teologis pada masalah-masalah kritis terkait dengan landasan dasar berbangsa dan bernegara, seperti perdebatan dasar negara dalam piagam Jakarta, dan asas tunggal Pancasila. Selain itu, resolusi jihad adalah salah satu contoh penting bagaimana komunitas pesantren begitu radikal di hadapan penjajah ketika perang karena terdokmatisasi sebagai perjuangan perang suci (jihad fi sabilillah). Karena itu, sesungguhnya terkait dengan dasar-dasar kenegaraan, komunitas pesantren telah menetapkan secara tegas bahwa NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945 adalah final. Karena ketetapan inilah  KH. Abdurrahan Wahid menegaskan; “Boleh mengritik pemerintah tapi tidak boleh melawan negara”.
    Sikap gigih komunitas pesantren akan pembelaan terhadap bangsa Indonesia ternyata dapat ditelusuri dari basis teologis yang mereka yakini. Doktrin politik sunni yang terangkum dalam istilah-istilah kunci seperti tawasuth, i’tidal, tasamuh, tawazun,dan  amar ma’ruf nahi mungkar itulah yang memompa semangat secara luar biasa akan cinta tanah air. Karena komunitas pesantren telah meyakini bahwa bangsa Indonesia adalah dar as-sulh (negara damai) yang wajib dibela dan dipertahankan, maka tampaknya doktrin ini tidak mudah berubah di masa-masa mendatang. Dan karena itulah bisa diyakini bahwa setiap upaya dari mana pun dan oleh siapapun untuk mengubah dasar-dasar kenegaraan Republik Indonesia, maka komunitas pesantren akan berada di shaf terdepan menghadapinya. Resolusi jihad dan Fatwa Bughat (pemberontak) yang pernah dikeluarkan komunitas pesantren menunjukkan betapa radikal dan revolusionernya komunitas ini berhadapan dengan siapapun yang memusuhi negara Republik Indonesia. Hari-hari ini ketika ISIS menggejolak di dunia internasional hingga melibatkan banyak warga negara Indonesia, komunitas pesantren berada di depan melakukan penolakan dan perlawanan. Ini menjadi indikasi kuat bahwa komunitas pesantren dalam membela bangsa Indonesia tak pernah luntur. Waallahu A’lam bis shawab.                             

    Daftar Pustaka

        Abdurrahman Mas’ud, 2004, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi, LKiS: Yogyakarta.

        Andree Feillard, 1999, NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi Bentuk dan Makna, LKiS: Yogyakarta.

        Asvi Warman Adam, 2006,  “Sejarah, Nasionalisme, dan Kekuasaan” dalam  Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakidae, Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Equinoq Publishing Indonesia: Jakarta.

        Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi (ed.), 2003, Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia, Gramedia: Jakarta.   

        H. Abd Muin, dkk, 2012, Dinamika Pendidikan Pesantren di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: Jakarta.

        Husen Hasan Basri dkk, 2012, Pergeseran Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: Jakarta.

        Ki Hadjar Dewantara, 1962, Karya Bagian Pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa:  Jogjakarta.

        Ki Hadjar Dewantara, 1962, Karya Bagian Kedua: Kebudayaan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa:  Jogjakarta.

        Lathiful Khuluq,  2000, Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy’ari, LKiS: Yogyakarta

        Marzuki Wahid dan Abd. Moqsith Ghazali, 2005, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama” dalam Jurnal Istiqro’  Volume 04 Nomor 01,  Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia.

        M.C. Ricklefs, 1989, Sejarah Indonesia Modern, Gadjah Mada University: Yogyakarta.

        Mujamil Qomar, 2006, Pesantren dari Transformasi Ideologi Menuju Demokratisasi Institusi, Erlangga: Jakarta.
     
    *Deputi Rektor ISIF bidang Riset dan Kerjasama

  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 19 kali

  • Pendaftaran